Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, mengungkapkan bahwa kesepakatan dengan Oman, yang terletak di seberang Selat Hormuz, kini berada pada “tahap akhir” peninjauan dan penyusunan. Namun, proses ini diharapkan tidak terganggu oleh campur tangan pihak luar.
Menurut Baghaei, kedua negara Teluk Persia ini telah sepakat mengenai koordinat geografis rute navigasi melalui selat tersebut. Meskipun kesepakatan tercapai, Baghaei menegaskan bahwa hal itu tidak menjamin keamanan selat bagi semua kapal yang melintas.
“Faktor-faktor yang membuat Selat Hormuz tidak aman masih ada, terutama dari pihak Amerika Serikat, seperti blokade laut dan tindakan agresif lainnya terhadap Iran,” ujarnya kepada wartawan.
Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, juga menyatakan bahwa kesepakatan mengenai pengaturan pengiriman baru hampir selesai. Dia menambahkan bahwa kesepakatan ini tidak akan berarti pembukaan sepenuhnya selat, melainkan akan menciptakan model baru untuk lalu lintas maritim.
Menurut laporan IRNA, rute tersebut bersifat sementara dan dapat tetap dibuka antara dua hingga empat bulan ke depan. Tehran menegaskan bahwa setiap pembukaan selat harus disertai dengan diakhirkannya blokade AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.
Beberapa sumber melaporkan bahwa Iran berencana untuk memblokir kapal-kapal AS dan Israel dari jalur tersebut sebagai bagian dari kesepakatan dengan Oman. Iran juga mengusulkan agar kapal-kapal yang melintasi selat membayar biaya untuk jalur pelayaran yang aman, namun Oman tidak mendukung penguasaan sepihak Iran atas jalur ini.
Namun, para analis memperingatkan bahwa kesepakatan antara Iran dan Oman untuk memberikan kontrol kepada Tehran atas kapal-kapal yang memasuki Teluk Persia melalui Selat Hormuz tidak akan mudah terwujud, terutama karena sanksi AS dan klausul asuransi yang ketat. Mereka menyatakan bahwa setiap kesepakatan untuk membuka kembali selat harus dipandang sebagai jeda taktis, bukan sebagai penyelesaian yang berkelanjutan.
Analisis keamanan Shukriya Bradost menyatakan bahwa jeda semacam itu dapat lebih menguntungkan Washington daripada Tehran. “AS dapat memanfaatkan periode ini untuk meningkatkan koordinasi dengan mitra regional, meninjau strategi militer, dan mempersiapkan opsi yang lebih kuat,” ujarnya.
Sementara itu, Iran akan terus menghadapi tekanan ekonomi, perpecahan internal, serta biaya politik dan keamanan yang meningkat. Jika jeda ini hanya menjadi jeda dalam ketegangan dan Tehran gagal mencapai keuntungan strategis yang nyata, maka waktu bisa lebih menguntungkan AS dibandingkan pihak lainnya.
Beberapa analis juga menunjukkan adanya ketidaksepakatan mendasar mengenai masa depan pengelolaan jalur tersebut. Babak Dorbeiki, analis politik yang berbasis di London, menyatakan bahwa Tehran dan Washington memiliki tujuan yang berbeda. “Iran ingin mengendalikan kapal-kapal yang masuk ke selat, sementara AS menginginkan kebebasan penuh dalam pelayaran,” tambahnya.
Alireza Salavati, pengamat ekonomi politik yang juga berbasis di London, berpendapat bahwa baik Tehran maupun Washington dapat mempresentasikan kesepakatan ini sebagai keberhasilan taktis. Dari sudut pandang Iran, setiap pemahaman dapat dianggap sebagai pencapaian, mengingat kekuatan misil Iran tetap utuh, dan selama ini Iran telah memperkuat posisi tawarnya atas jalur pengiriman di selat tersebut.
Dengan ketegangan yang masih membara di kawasan, relevansi potensi kesepakatan ini juga berdampak pada stabilitas dan keamanan regional yang berimplikasi pada Indonesia sebagai negara yang memiliki kepentingan dalam jalur perdagangan internasional.
